LIBERALISASI PERDAGANGAN : BERKACA DARI PENGALAMAN AUSTRALIA

Liberalisasi perdagangan adalah satu hal yang dewasa ini gencar dilakukan oleh berbagai negara.  Salah satu negara yang mulai menata sektor perdagangannya dalam menghadapi perdagangan bebas adalah Australia. Australia mengadakan perombakan besar dalam struktur perdagangan dalam negerinya. Perubahan sektor perdagangan ini tidak terlepas dari goncangnya perekonomian Australia akibat melemahnya harga emas pada dekade 1980an. Pada saat itu, Australia merupakan penghasil emas terbanyak di dunia, ekonomi negeri ini sepenuhnya bergantung pada hasil tambang berupa emas.  Pada masa itu Australia merupakan negara dengan GDP tertinggi di seluruh dunia.

Melemahnya harga emas berarti pula GDP dan kesejahteraan Australia akan berkurang, oleh karena itu Australia memulai perkembangan sektor peternakan yang sampai sekarang merupakan komoditi unggulan bagi negara ini. Sejak dari awal perkembangan sektor peternakan ini, Australia menetapkan kebijakan protektif yaitu dengan memberikan dukungan sebesar-besarnya terhadap industri peternakan.  Kebijakan ini berlangsung sampai dengan dekade 1990an.  Australia, seperti juga Uni Eropa selalu berlindung di bawah kebijakan tarif selama bertahun-tahun, subsidi terhadap peternak pun diberikan dalam jumlah yang besar. Akan tetapi, dengan masuknya Australia ke dalam organisasi perdagangan dunia (WTO) maka konsekuensi yang harus diterima adalah dihapuskannya kebijakan tarif terhadap barang-barang impor.

Pengertian liberalisasi perdagangan adalah kebijakan mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan perdagangan (tarif maupun non tarif) dalam rangka meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa.  Dalam proses membuka keran perdagangan bebas inilah Australia melakukan perubahan struktur (institutional arrangement).  Struktur kelembagaan perdagangan di Australia terdiri atas Department of Foreign Affairs and Trade yang bertugas untuk mengatur kebijakan perdagangan dalam negeri dan kebijakan kerjasama perdagangan internasional .  Lembaga lainnya adalah Productivity Commission yang bertugas untuk memberikan analisis yang netral kepada negara dan dipublikasikan secara massal, Australian Competition and Consumer Commission yang mengatur perlindungan konsumen dan persaingan usaha, Australian Quarantine Inspection yang bertugas dalam hal karantina barang-barang impor serta Australian Customs yang mengatur kepabeanan dan kebijakan antidumping.

Hasil simulasi dan analisis data oleh Productivity Commission seperti dipaparkan pada gambar 1 menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan akan memberikan dampak terbesar pada perubahan GDP Australia apabila dilakukan liberalisasi perdagangan dengan seluruh negara di dunia. Oleh karena itu Australia mulai menyusun kebijakan perdagangan dalam negerinya untuk bersiap-siap menghadapi persaingan global. Sektor utama yang menjadi fokus dalam penyusunan kebijakan perdagangan Australia adalah sektor persusuan (dairy industry).

Dampak Liberalisasi Perdagangan Australia

Para produsen yang dianggap tidak efisien dalam produksi susu ditawari untuk beralih ke komoditi atau ke sektor industri lainnya, sehingga produksi susu dapat berlangsung dengan efisien dan subsidi pun dapat dikurangi. Pengalihan sumberdaya ini tentu membutuhkan biaya yang besar. Karena pemerintah Australia terus menerus melakukan pendampingan baik dalam memberikan insentif maupun membekali produsen  yang tidak efisien tadi dengan ketrampilan yang diperlukan dalam pengalihan sumberdaya tersebut.   Reformasi industri susu ini juga dilakukan secara perlahan-lahan  seiring dengan pencabutan subsidi terhadap harga susu, sehingga sekarang ini industri susu Australia dapat berkelanjutan dan mampu bersaing dengan industri sejenis di pasar global.

Pelajaran yang dapat dipetik bagi Indonesia dari pengalaman Australia dalam menghadapi era liberalisasi perdagangan adalah bahwa Australia benar-benar mempersiapkan sektor pertanian khususnya industri susu agar benar-benar dapat siap bersaing di pasar global.  Tidak hanya memberikan bantuan finansial semata, pemerintah Australia juga memberikan bantuan teknis berupa pelatihan dan pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang memungkinkan para produsen untuk dapat mengakses informasi pasar.

Untuk dapat melakukan hal serupa di Indonesia, tentu perlu dilakukan kajian mengenai sektor-sektor prioritas yang layak untuk dikembangkan dan dilakukan spesialisasi produksi.  Khususnya untuk sektor non tanaman pangan, karena biasanya sektor tanaman pangan merupakan sektor strategis yang merupakan bagian dari ketahanan pangan nasional.

Sumber :

Setyoko, N.R. 2010. Liberalisasi Perdagangan dan Perubahan Struktur: Pelajaran Dari Australia.  Makalah , disampaikan pada Lecture Series Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan di Jakarta, 23 November 2010-12-01

Australian Department of Foreign Affairs and Trade, 2010.  Advancing Agriculture Reform in the EU and Australia. http://www.dfat.gov.au/publications/advancing_agriculture/advancing_agriculture.pdf

This entry was posted in Ekonomi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s